27 WNA Asal Papua Nugini Dideportasi oleh Satgas Yonif 144/Jaya Yudha

Boven Digoel, - Sebanyak 27 warga negara asing (WNA) asal Papua Nugini (PNG) berhasil dideportasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Yonif 144/Jaya Yudha setelah diketahui menetap di Indonesia tanpa kelengkapan dokumen.

 

Baca juga: Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-J MINUSCA CAR Terima Penghargaan Environmental Penghargaan Penjagaan Lingkungan Terbaik

Kw-27 WNA itu terjaring di Distrik Kombut, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan pada Minggu (05/01/2025) ketika Satgas tengah melakukan patroli kelengkapan identitas.

 

Baca juga: Penyuluhan Kesehatan Semarakkan HUT Ke-56 Puskes TNI

Dansatgas Yonif 144/Jaya Yudha, Letkol Inf Eko Siswanto, S.Hub.Int, mengungkapkan jika pihaknya menerima laporan dari aparat setempat terkait keberadaan sejumlah warga negara Papua Nugini yang melintasi wilayah perbatasan tanpa izin yang sah.

 

Baca juga: Kunker Pangkogabwilhan I Ke Tanjung Balai Karimun, Tinjau Pilkada Serentak di Wilayah Perbatasan

“Satgas segera melakukan pengecekan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan keberadaan para WNA tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa mereka telah memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sesuai. Kami segera melakukan upaya deportasi sesuai prosedur yang berlaku, ” ujar Dansatgas.

 

Baca juga: Delegasi Bakamla RI Dijamu di Atas Kapal Patroli Philippine Coast Guard

Ke-27 WNA ini diduga melanggar aturan mengenai imigrasi dan tinggal di Indonesia tanpa izin. Setelah proses identifikasi dan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi, mereka dibawa ke pos perbatasan untuk selanjutnya dipulangkan ke negara asal mereka, Papua Nugini, menggunakan jalur yang telah ditentukan.

 

Baca juga: Tingkatkan Keamanan, Lanud Sultan Hasanuddin Gelar Latihan Pertahanan Pangkalan

Dalam kesempatan yang sama, Komandan Satgas juga mengingatkan bahwa pengawasan ketat terhadap jalur perbatasan Indonesia-Papua Nugini akan terus dilakukan guna mencegah pelanggaran serupa serta memastikan keamanan dan kedaulatan negara.

 

“Keamanan perbatasan menjadi prioritas utama bagi kami, dan kami akan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan jalur perbatasan, ” tambahnya. (*)